logo
Laporan Posbakum Pengadilan Negeri Lembata NoFileLink1Laporan Posbakum Mei 2020 Baca Selengkapnya
Hasil Penilaian Lomba PTSP Tahap I Tahun 2020 Baca Selengkapnya
Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi dan yang belum mencapai standar EIS Periode Juli 2020 Baca Selengkapnya
KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN RUANG PTSP, PTSP ONLINE, BANK DATA, CALL CENTER DAN APLIKASI VISION KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN RUANG PTSP, PTSP ONLINE, BANK DATA, CALL CENTER DAN APLIKASI VISION PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA Jakarta… Baca Selengkapnya
RILIS APLIKASI SIPP TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING VERSI 4.0.0 SERTA RILIS APLIKASI eCOURT VERS Jakarta-Humas. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 1188/SEK/HM.02.3/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, tentang Rilis Aplikasi SIPP Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Versi… Baca Selengkapnya
Apel Pagi,Senin 03 Agustus 2020 Apel pagi hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 dilaksanakan didepan gedung kantor Pengadilan Negeri Lembata,yang diikuti segenap warga PN Lembata baik Hakim,ASN,Tenaga Pramu Bhakti dan juga petugas kemananan. Pada kesempatan… Baca Selengkapnya
SK Ketua Pengadilan Negeri Lembata tentang Panjar Biaya Perkara 2020 Lampiran    : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS IINomor        : Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Prosedur Perkara Pidana Kasasi

  1. Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-Iambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera.
  2. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima, selanjutnya Panitera membuat Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  3. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Akta tanda terima memori/ tambahan memori.
  4. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuatkan memori kasasinya.
  5. Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi/ kasasi kepada pihak lain, untuk itu petugas membuat tanda terima.
  6. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi, untuk itu Panitera memberikan Surat Tanda Terima.
  7. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu Panitera membuat akta.
  8. Apabila pemohon tidak menyerahkan dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikan kepada pemohon kasasi dan Mahkamah Agung (SEMA No.7 Tahun 2005).
  9. Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.
  10. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-Iambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
  11. Dalam hal permohonan kasasi diajukan sedangkan terdakwa masih dalam tahanan, Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui surat atau dengan sarana-sarana elektronik.
  12. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa.
  13. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
  14. Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, Panitera Pengadilan Negeri wajib melampirkan penetapan penahanan dimaksud dalam berkas perkara.
  15. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, segera dikirim ke Mahkamah Agung.
  16. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara kasasi dan pelaksanaan putusan.
Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 5-8.


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan