logo
PN Lembata Perdana Gelar Sidang melalui Teleconference. Sidang teleconrence ini dilakukan di jalur  online melalui tiga arah, yakni antara Kejari Lewoleba, Pengadilan Negeri Lembata, dan Lapas Lembata. Bahwa ini adalah  perdana Pengadilan… Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, akan memasuki masa purna bakti pada 1 Mei 2020. Untuk menghindari kekosongan Pucuk Pimpinan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Pemilihan… Baca Selengkapnya
PENCEGAHAN COVID 19 OLEH KAHMI LEMBATA Lewoleba     Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lembata, Bapak Ruslan Abdul Gani, ST, bersama anggota melakukan menyemprotan cairan pencegahan COVID 19 di  Pengadilan Negeri  Lembata… Baca Selengkapnya
RAPAT PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) KABUPATEN LEMBATA  Bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Lembata,pada hari Jumad tanggal 27 Maret 2020 Ketua Pengadilan Negeri Lembata menghadiri  rapat bersama membahas Percepatan Pengananan COVID-19 Area Lembata. Baca Selengkapnya
KETUA MA LANTIK 5 HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD H0C KETUA MA LANTIK 5 HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD H0C Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta… Baca Selengkapnya
MENDUKUNG UPAYA PENCEGAHAN COVID-19, BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKSANAKAN RAPAT SECARA DARING MENDUKUNG UPAYA PENCEGAHAN COVID-19, BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKSANAKAN RAPAT SECARA DARING Jakarta – Humas… Baca Selengkapnya
DUA WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK UCAP SUMPAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG DUA WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK UCAP SUMPAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung… Baca Selengkapnya
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) MAHKAMAH AGUNG RI 2015 - 2019

Mengacu dalam RENSTRA dan Permen PPN/Kepala Bapenas Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana dan Penelaahan Strategis Kementrian / Lembaga (RENSTRA K/L) dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaran negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang telah ditetapkan melalui Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan mengacu UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, JokoWidodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -
2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.
 
Berikut Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 : LINK


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan