logo
Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Membuka Kegiatan Sosialisasi Kesiapan Survey EODB 2021 Jakarta – Humas. Selasa 18 Februari 2020. Acara di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan… Baca Selengkapnya
MA AKAN SELENGGARAKAN PAMERAN KAMPUNG HUKUM TAHUN 2020 Jakarta- Humas: Setiap tahunnya, sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat, Mahkamah Agung Republik… Baca Selengkapnya
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA Humas MA: Dalam rangka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020, Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan… Baca Selengkapnya
PENGUMUMAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2020 PENGUMUMAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2020 Jakarta - Humas: Panitia Seleksi Calon… Baca Selengkapnya
TABEL/DAFTAR BIAYA KEJURUSITAAN BERDASARKAN RADIUS Baca Selengkapnya
Surat Keterangan Online (ERATERANG) Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (eraterang) dibuat dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan. Adapun tujuan lainnya adalah untuk bahan… Baca Selengkapnya
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah I Gde Ginarsa, S.H. dan Sri Mumpuni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang Baca Selengkapnya
PROFIL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)PENGADILAN NEGERI LEMBATA

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.


TUJUAN
PTSP bertujuan:
a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PRINSIP
PTSP dilaksanakan dengan prinsip:
a. Keterpaduan;
b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
c. Koordinasi;
d. Akuntabilitas; dan
e. Aksesibilitas.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

PTSP PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

1. Kepaniteraan Pidana, melayani:

  • Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik.
  • Menerima pendaftaran permohonan praperadilan.
  • Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
  • Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  • Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  • Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
  • Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberiman izin besuk.
  • Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan.

2. Kepaniteraan Perdata, melayani:

Gugatan dan lain-lain:

  • Menerima Pendaftaran Perkara Perlawanan/ Bantahan.
  • Menerima Pendaftaran Verzet atas Putusan Verstek.
  • Menerima Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama.
  • Menerima Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.
  • Menerima Permohonan dan Pengembalian Turunan Putusan.
  • Menerima Pendaftaran Permohonan Eksekusi.
  • Menerima Pendaftaran Permohonan Konsinyasi.
  • Menerima Permohonan Pengembalian Uang Hasil Eksekusi dan Uang Konsinyasi.
  • Menerima Permohonan Pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi Peninjauan Kembali dan Eksekusi.
  • Menerima Permohonan Pendaftaran Keberatan Putusan Arbitrase, KPPU, dan BPSK.

Permohonan:

  • Menerima permohonan Perwalian/Izin Menjual/Menjaminkan/Pembagian Harta.
  • Menerima permohonan Ganti Nama/Penambahan Nama/Pengurangan Nama.
  • Menerima permohonan Perbaikan Akta Kelahiran.
  • Menerima permohonan Pengesahan Perkawinan Belum Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
  • Menerima permohonan Pengesahan Kematian Belum Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
  • Menerima permohonan Keadaan Ketidakhadiran/Afwezigheid Verklaring.
  • Menerima permohonan Wali Pengampuan.
  • Menerima permohonan Pengesahan Perkawinan.
  • Menerima permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak/Adopsi.
  • Menerima permohonan Perwalian.
  • Menerima permohonan Pengesahan Nama/Perbaikan Identitas Paspor.

3. Kepaniteraan Hukum, melayani:

  • Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata.
  • Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
  • Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
  • Permohonan legalisasi surat.
  • Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
  • Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.

4. Bagian Umum, melayani:

  • Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan