logo
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SERTA SURVEILEN DILANJUTKAN DENGAN CLOSING MEETING OLEH PT KUPANG PADA PN L Kegiatan Pengawasan,Assessment,dan Surveilen dilanjutkan Tim Pengawas pada hari kedua,Selasa 22 September 2020 oleh Tim Pengawas dan Asessor.Asessor setelah sehari sebelumnya fokus pada dokumen dokumen APM dan… Baca Selengkapnya
OPENING MEETING PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SERTA SURVEILEN PT KUPANG PADA PN LEMBATA Bahwa salah satu fungsi Unit Pengawasan pada Mahkamah Agung RA adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen peradilan utuk menjaga tertib administrasi,organisasi finansial peradilan maka dipandang perlu… Baca Selengkapnya
Rapat Bulanan dan Pembinaan Periode September 2020 _ 10 September 2020 Rapat bulanan periode September   dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September  2020 di ruang sidang utama yang dihadiri oleh segenap warga Pengadilan Negeri Lembata.Bahwa ini adalah  rapat yang… Baca Selengkapnya
APEL SORE Lewoleba 17 September 2020 Baca Selengkapnya
Apel Pagi,Senin 21 September 2020 Apel pagi hari Senin tanggal 21 September 2020 dilaksanakan didepan gedung kantor Pengadilan Negeri Lembata,yang diikuti segenap warga PN Lembata baik Hakim,ASN,Tenaga Pramu Bhakti dan juga petugas kemananan. Pada kesempatan… Baca Selengkapnya
APEL PAGI Lewoleba 14 September 2020 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, Bapak Petra Kusuma Aji, S.H. memimpin apel  pagi yang di ikuti oleh seluruh Hakim dan karyawan/ti Pengadilan Negeri  Lembata Kelas II pada hari Senin, tanggal Lewoleba 14 September 2020.Dalam… Baca Selengkapnya
APEL PAGI 07 SEPTEMBER 2020 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, Bapak Irza Winasis, S.H. memimpin apel  pagi yang di ikuti oleh seluruh Hakim dan karyawan/ti Pengadilan Negeri  Lembata Kelas II pada hari Senin, tanggal Lewoleba 07 September 2020   … Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Prosedur Perkara Pidana Kasasi

  1. Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-Iambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera.
  2. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima, selanjutnya Panitera membuat Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  3. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Akta tanda terima memori/ tambahan memori.
  4. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuatkan memori kasasinya.
  5. Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi/ kasasi kepada pihak lain, untuk itu petugas membuat tanda terima.
  6. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi, untuk itu Panitera memberikan Surat Tanda Terima.
  7. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu Panitera membuat akta.
  8. Apabila pemohon tidak menyerahkan dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Keterangan yang disampaikan kepada pemohon kasasi dan Mahkamah Agung (SEMA No.7 Tahun 2005).
  9. Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.
  10. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-Iambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.
  11. Dalam hal permohonan kasasi diajukan sedangkan terdakwa masih dalam tahanan, Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui surat atau dengan sarana-sarana elektronik.
  12. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa.
  13. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
  14. Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, Panitera Pengadilan Negeri wajib melampirkan penetapan penahanan dimaksud dalam berkas perkara.
  15. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, segera dikirim ke Mahkamah Agung.
  16. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara kasasi dan pelaksanaan putusan.
Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 5-8.


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan