logo
Pengumuman Cuti Bersama Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Baca Selengkapnya
CLOSING MEETING PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SURVEILANCE KE-5 PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II OLEH PENGADILAN TINGGI KUPANG Senin, 27 April 2022 penyampaian hasil pengawasan dan surveilance sekaligus penutupan (Closing Meeting) rangkaian kegiatan Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dilaksanakan oleh Tim Asesor dari Pengadilan… Baca Selengkapnya
OPENING MEETING PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SURVEILANCE KE-5 PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II OLEH PENGADILAN TINGGI KUPANG Senin, 25 April 2022 Bahwa… Baca Selengkapnya
SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TRIWULAN I TAHUN 2022. IPK PERIODE 1 JANUARI 2022 SAMPAI 31 MARET 2022 Baca Selengkapnya
SKM TRIWULAN I 2022 Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022 Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Pengajuan Bantuan Hukum

Persyaratan untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum :

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posyankum Pengadilan.
  • Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan, yang terdiri dari :
  1. Formulir permohonan
  2. Dokumen persyaratan yang telah tertera.
  3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
  4. Dokumen hukum yang telah di buat di Posyankum Pengadilan.
  5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangani oleh petugas Posyankum Pengadilan dan penerima layanan dari layanan bantuan hukum  Pengadilan.
  • Apabila penerima layanan Posyankum Pengadilan Tidak Sanggup Membayar Perkara, maka petugas Posyankum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan Kepada Ketua Pengadilan.
  • Apabila Penerima Layanan Posyankum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posyankum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU NO. 16 Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS)



Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan