logo
Laporan Posbakum Pengadilan Negeri Lembata NoFileLink1Laporan Posbakum Mei 2020 Baca Selengkapnya
Hasil Penilaian Lomba PTSP Tahap I Tahun 2020 Baca Selengkapnya
Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) tertinggi dan yang belum mencapai standar EIS Periode Juli 2020 Baca Selengkapnya
KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN RUANG PTSP, PTSP ONLINE, BANK DATA, CALL CENTER DAN APLIKASI VISION KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN RUANG PTSP, PTSP ONLINE, BANK DATA, CALL CENTER DAN APLIKASI VISION PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA Jakarta… Baca Selengkapnya
RILIS APLIKASI SIPP TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING VERSI 4.0.0 SERTA RILIS APLIKASI eCOURT VERS Jakarta-Humas. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 1188/SEK/HM.02.3/7/2020 tanggal 27 Juli 2020, tentang Rilis Aplikasi SIPP Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Versi… Baca Selengkapnya
Apel Pagi,Senin 03 Agustus 2020 Apel pagi hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 dilaksanakan didepan gedung kantor Pengadilan Negeri Lembata,yang diikuti segenap warga PN Lembata baik Hakim,ASN,Tenaga Pramu Bhakti dan juga petugas kemananan. Pada kesempatan… Baca Selengkapnya
SK Ketua Pengadilan Negeri Lembata tentang Panjar Biaya Perkara 2020 Lampiran    : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS IINomor        : Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Prosedur Perkara Pidana Banding

  1. Meja 2 membuat :
    1. Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
    2. Akta permintaan banding.
    3. Akta terlambat mengajukan permintaan banding.
    4. Akta pencabutan banding.
  2. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.
  3. Permintaan banding diajukan selambat-┬Člambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
  4. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
  5. Dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
  6. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
  7. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
  8. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.
  9. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
  10. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  11. Berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
  12. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
  13. Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
  14. Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait.
  15. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.
Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 3-5.


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan