logo
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SERTA SURVEILEN DILANJUTKAN DENGAN CLOSING MEETING OLEH PT KUPANG PADA PN L Kegiatan Pengawasan,Assessment,dan Surveilen dilanjutkan Tim Pengawas pada hari kedua,Selasa 22 September 2020 oleh Tim Pengawas dan Asessor.Asessor setelah sehari sebelumnya fokus pada dokumen dokumen APM dan… Baca Selengkapnya
OPENING MEETING PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SERTA SURVEILEN PT KUPANG PADA PN LEMBATA Bahwa salah satu fungsi Unit Pengawasan pada Mahkamah Agung RA adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen peradilan utuk menjaga tertib administrasi,organisasi finansial peradilan maka dipandang perlu… Baca Selengkapnya
Rapat Bulanan dan Pembinaan Periode September 2020 _ 10 September 2020 Rapat bulanan periode September   dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September  2020 di ruang sidang utama yang dihadiri oleh segenap warga Pengadilan Negeri Lembata.Bahwa ini adalah  rapat yang… Baca Selengkapnya
APEL SORE Lewoleba 17 September 2020 Baca Selengkapnya
Apel Pagi,Senin 21 September 2020 Apel pagi hari Senin tanggal 21 September 2020 dilaksanakan didepan gedung kantor Pengadilan Negeri Lembata,yang diikuti segenap warga PN Lembata baik Hakim,ASN,Tenaga Pramu Bhakti dan juga petugas kemananan. Pada kesempatan… Baca Selengkapnya
APEL PAGI Lewoleba 14 September 2020 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, Bapak Petra Kusuma Aji, S.H. memimpin apel  pagi yang di ikuti oleh seluruh Hakim dan karyawan/ti Pengadilan Negeri  Lembata Kelas II pada hari Senin, tanggal Lewoleba 14 September 2020.Dalam… Baca Selengkapnya
APEL PAGI 07 SEPTEMBER 2020 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, Bapak Irza Winasis, S.H. memimpin apel  pagi yang di ikuti oleh seluruh Hakim dan karyawan/ti Pengadilan Negeri  Lembata Kelas II pada hari Senin, tanggal Lewoleba 07 September 2020   … Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Prosedur Perkara Pidana Banding

  1. Meja 2 membuat :
    1. Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
    2. Akta permintaan banding.
    3. Akta terlambat mengajukan permintaan banding.
    4. Akta pencabutan banding.
  2. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.
  3. Permintaan banding diajukan selambat-¬lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
  4. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
  5. Dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
  6. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
  7. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
  8. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.
  9. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
  10. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  11. Berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
  12. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
  13. Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
  14. Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait.
  15. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.
Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 3-5.


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan