logo
PN Lembata Perdana Gelar Sidang melalui Teleconference. Sidang teleconrence ini dilakukan di jalur  online melalui tiga arah, yakni antara Kejari Lewoleba, Pengadilan Negeri Lembata, dan Lapas Lembata. Bahwa ini adalah  perdana Pengadilan… Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, akan memasuki masa purna bakti pada 1 Mei 2020. Untuk menghindari kekosongan Pucuk Pimpinan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Pemilihan… Baca Selengkapnya
PENCEGAHAN COVID 19 OLEH KAHMI LEMBATA Lewoleba     Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lembata, Bapak Ruslan Abdul Gani, ST, bersama anggota melakukan menyemprotan cairan pencegahan COVID 19 di  Pengadilan Negeri  Lembata… Baca Selengkapnya
RAPAT PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) KABUPATEN LEMBATA  Bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Lembata,pada hari Jumad tanggal 27 Maret 2020 Ketua Pengadilan Negeri Lembata menghadiri  rapat bersama membahas Percepatan Pengananan COVID-19 Area Lembata. Baca Selengkapnya
KETUA MA LANTIK 5 HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD H0C KETUA MA LANTIK 5 HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD H0C Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta… Baca Selengkapnya
MENDUKUNG UPAYA PENCEGAHAN COVID-19, BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKSANAKAN RAPAT SECARA DARING MENDUKUNG UPAYA PENCEGAHAN COVID-19, BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKSANAKAN RAPAT SECARA DARING Jakarta – Humas… Baca Selengkapnya
DUA WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK UCAP SUMPAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG DUA WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK UCAP SUMPAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung… Baca Selengkapnya
Prosedur Perkara Pidana Banding

  1. Meja 2 membuat :
    1. Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
    2. Akta permintaan banding.
    3. Akta terlambat mengajukan permintaan banding.
    4. Akta pencabutan banding.
  2. Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.
  3. Permintaan banding diajukan selambat-¬lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
  4. Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
  5. Dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.
  6. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
  7. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
  8. Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.
  9. Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
  10. Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  11. Berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
  12. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
  13. Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
  14. Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait.
  15. Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.
Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 3-5.


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan