logo
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SERTA SURVEILEN DILANJUTKAN DENGAN CLOSING MEETING OLEH PT KUPANG PADA PN L Kegiatan Pengawasan,Assessment,dan Surveilen dilanjutkan Tim Pengawas pada hari kedua,Selasa 22 September 2020 oleh Tim Pengawas dan Asessor.Asessor setelah sehari sebelumnya fokus pada dokumen dokumen APM dan… Baca Selengkapnya
OPENING MEETING PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SERTA SURVEILEN PT KUPANG PADA PN LEMBATA Bahwa salah satu fungsi Unit Pengawasan pada Mahkamah Agung RA adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen peradilan utuk menjaga tertib administrasi,organisasi finansial peradilan maka dipandang perlu… Baca Selengkapnya
Rapat Bulanan dan Pembinaan Periode September 2020 _ 10 September 2020 Rapat bulanan periode September   dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September  2020 di ruang sidang utama yang dihadiri oleh segenap warga Pengadilan Negeri Lembata.Bahwa ini adalah  rapat yang… Baca Selengkapnya
APEL SORE Lewoleba 17 September 2020 Baca Selengkapnya
Apel Pagi,Senin 21 September 2020 Apel pagi hari Senin tanggal 21 September 2020 dilaksanakan didepan gedung kantor Pengadilan Negeri Lembata,yang diikuti segenap warga PN Lembata baik Hakim,ASN,Tenaga Pramu Bhakti dan juga petugas kemananan. Pada kesempatan… Baca Selengkapnya
APEL PAGI Lewoleba 14 September 2020 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, Bapak Petra Kusuma Aji, S.H. memimpin apel  pagi yang di ikuti oleh seluruh Hakim dan karyawan/ti Pengadilan Negeri  Lembata Kelas II pada hari Senin, tanggal Lewoleba 14 September 2020.Dalam… Baca Selengkapnya
APEL PAGI 07 SEPTEMBER 2020 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, Bapak Irza Winasis, S.H. memimpin apel  pagi yang di ikuti oleh seluruh Hakim dan karyawan/ti Pengadilan Negeri  Lembata Kelas II pada hari Senin, tanggal Lewoleba 07 September 2020   … Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

Prosedur Peninjauan Kembali

  1. Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana. atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan dapat dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya.
  2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
  3. Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
  4. Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
  5. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan¬-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
  6. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
  7. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
  8. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
  9. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
  10. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
  11. Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
  12. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
  13. Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
    1. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
    2. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
    3. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
    4. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
  14. Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
  15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
  16. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
  17. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
  18. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).


Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.



Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan