logo
PN Lembata Perdana Gelar Sidang melalui Teleconference. Sidang teleconrence ini dilakukan di jalur  online melalui tiga arah, yakni antara Kejari Lewoleba, Pengadilan Negeri Lembata, dan Lapas Lembata. Bahwa ini adalah  perdana Pengadilan… Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, akan memasuki masa purna bakti pada 1 Mei 2020. Untuk menghindari kekosongan Pucuk Pimpinan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Pemilihan… Baca Selengkapnya
PENCEGAHAN COVID 19 OLEH KAHMI LEMBATA Lewoleba     Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lembata, Bapak Ruslan Abdul Gani, ST, bersama anggota melakukan menyemprotan cairan pencegahan COVID 19 di  Pengadilan Negeri  Lembata… Baca Selengkapnya
RAPAT PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) KABUPATEN LEMBATA  Bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Lembata,pada hari Jumad tanggal 27 Maret 2020 Ketua Pengadilan Negeri Lembata menghadiri  rapat bersama membahas Percepatan Pengananan COVID-19 Area Lembata. Baca Selengkapnya
KETUA MA LANTIK 5 HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD H0C KETUA MA LANTIK 5 HAKIM AGUNG DAN 3 HAKIM AD H0C Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta… Baca Selengkapnya
MENDUKUNG UPAYA PENCEGAHAN COVID-19, BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKSANAKAN RAPAT SECARA DARING MENDUKUNG UPAYA PENCEGAHAN COVID-19, BIRO HUKUM DAN HUMAS MELAKSANAKAN RAPAT SECARA DARING Jakarta – Humas… Baca Selengkapnya
DUA WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK UCAP SUMPAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG DUA WAKIL KETUA PENGADILAN PAJAK UCAP SUMPAH DI HADAPAN KETUA MAHKAMAH AGUNG Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung… Baca Selengkapnya
Prosedur Peninjauan Kembali

  1. Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana. atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan dapat dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya.
  2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
  3. Permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu.
  4. Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan Peninjauan Kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.
  5. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau Penasihat Hukumnya beserta alasan¬-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.
  6. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuatkan Surat Permohonan Peninjauan Kembali.
  7. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut kepada Penuntut Umum.
  8. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
  9. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
  10. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.
  11. Panitera wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.
  12. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
  13. Permohonan Peninjauan Kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
    1. Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama;
    2. Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan, kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon Peninjauan Kembali berada;
    3. Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan;
    4. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama;
  14. Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat¬-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
  15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
  16. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
  17. Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
  18. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).


Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.



Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan