logo
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SERTA SURVEILEN DILANJUTKAN DENGAN CLOSING MEETING OLEH PT KUPANG PADA PN L Kegiatan Pengawasan,Assessment,dan Surveilen dilanjutkan Tim Pengawas pada hari kedua,Selasa 22 September 2020 oleh Tim Pengawas dan Asessor.Asessor setelah sehari sebelumnya fokus pada dokumen dokumen APM dan… Baca Selengkapnya
OPENING MEETING PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SERTA SURVEILEN PT KUPANG PADA PN LEMBATA Bahwa salah satu fungsi Unit Pengawasan pada Mahkamah Agung RA adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen peradilan utuk menjaga tertib administrasi,organisasi finansial peradilan maka dipandang perlu… Baca Selengkapnya
Rapat Bulanan dan Pembinaan Periode September 2020 _ 10 September 2020 Rapat bulanan periode September   dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 September  2020 di ruang sidang utama yang dihadiri oleh segenap warga Pengadilan Negeri Lembata.Bahwa ini adalah  rapat yang… Baca Selengkapnya
APEL SORE Lewoleba 17 September 2020 Baca Selengkapnya
Apel Pagi,Senin 21 September 2020 Apel pagi hari Senin tanggal 21 September 2020 dilaksanakan didepan gedung kantor Pengadilan Negeri Lembata,yang diikuti segenap warga PN Lembata baik Hakim,ASN,Tenaga Pramu Bhakti dan juga petugas kemananan. Pada kesempatan… Baca Selengkapnya
APEL PAGI Lewoleba 14 September 2020 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, Bapak Petra Kusuma Aji, S.H. memimpin apel  pagi yang di ikuti oleh seluruh Hakim dan karyawan/ti Pengadilan Negeri  Lembata Kelas II pada hari Senin, tanggal Lewoleba 14 September 2020.Dalam… Baca Selengkapnya
APEL PAGI 07 SEPTEMBER 2020 Hakim Pengadilan Negeri Lembata, Bapak Irza Winasis, S.H. memimpin apel  pagi yang di ikuti oleh seluruh Hakim dan karyawan/ti Pengadilan Negeri  Lembata Kelas II pada hari Senin, tanggal Lewoleba 07 September 2020   … Baca Selengkapnya

Website ini mendukung fitur "text to speech". Silahkan seleksi text untuk mendengarkan audio

PERSYARATAN, PROSEDUR DAN LINGKUP LAYANAN


MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG HENDAK MENGGUNAKAN JASA POSBAKUM PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN BAIK DALAM PERKARA PIDANA MAUPUN PERKARA PERDATA DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

  1. Mengajukan permohonan kepada POSBAKUM Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di kantor POSBAKUM atau dapat didownload di website Pengadilan Negeri Lembata Kelas II;
  2. Apabila pemohon merupakan orang yang buta huruf, maka bisa mengajukan permohonan secara lisan;
  3. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
  4. Menunjukkan Kartu Identitas (KTP atau Kartu Identitas lain yang kekuatan pembuktian identitasnya dianggap sama dengan KTP);
  5. Melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
    • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
    • Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b, dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.


POSBAKUM PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II MEMBERIKAN LAYANAN BERUPA :

  1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
  2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
  4. (Vide Pasal PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan).


Berita Lainnya

Pengumuman

Agenda Pengadilan